Mengolah MBG: Antara Sorotan dan Harapan Generasi Indonesia

Oleh: Yakub F. Ismail

 
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menapaki fase penting dalam lanskap kebijakan nasional. 

Sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG memang hadir bukan sekadar program untuk mengenyangkan perut genersi bangsa.

Lebih dari itu, ia merupakan kebijakan nasional yang didesain khusus dengan tujuan utama menciptakan pembangunan kualitas manusia sejak usia dini. 

Namun demikian, dengan cakupan penerima manfaat yang luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sekaligus melibatkan anggaran dan rantai pasok yang begitu besar, maka program ini tentu menghadirkan tantangan tata kelola yang tidak sederhana. 

Belakangan, sejumlah masalah seputar pelaksanaan program MBG menjadi perhatian publik, mulai dari laporan mengenai dugaan keracunan makanan hingga sorotan terhadap tata kelola dan dugaan penyimpangan yang dikaitkan dengan sejumlah pihak di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Semua itu memang tidak lepas dari human error yang harus disikapi secara bijak. Artinya, semua hal perlu ditempatkan secara proporsional. 

Demikian, segala bentuk kritik publik perlu dipandang sebagai bagian penting dari pengawasan demokratis, sementara dugaan pelanggaran harus tetap mengikuti proses pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku. 

Pada konteks lain, besarnya tujuan MBG membuat program ini krusial untuk terus dibenahi, diperkuat, dan diawasi agar manfaatnya benar-benar sampai kepada generasi yang menjadi sasaran utama.

MBG dalam Sorotan Publik

Setiap program berskala nasional sudah pasti berhadapan dengan kompleksitas implementasi hingga evaluasi. 

Namun, MBG seperti kita ketahui memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak. 

Makanan yang disuguhkan ke penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan, kecukupan gizi, kebersihan, ketepatan distribusi, serta kualitas pengolahan. 

Demikian, ketika muncul laporan terkait kasus keracunan atau gangguan kesehatan pasca konsumsi menu MBG di sejumlah sekolah menjadi atensi luas.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar gangguan teknis. 

Artinya, setiap persoalan yang muncul harus didalami secara serius untuk mengetahui penyebabnya, apakah berkaitan dengan bahan baku yang kurang higienis, proses memasak yang tidak memenuhi standar kesehatan, atau penyimpanan, distribusi, kebersihan dapur, serta faktor teknis lainnya.

Di saat bersamaan, ruang publik juga terus diwarnai dengan aneka pemberitaan seputar dugaan penyimpangan atau korupsi yang dikaitkan dengan pengelolaan program dan sejumlah pejabat atau petinggi BGN. 

Penting untuk membedakan antara dugaan, pemberitaan miring, proses pembuktian fakta hukum hingga persoalan lainnya.

Prinsip ini penting agar proses pengawasan terhadap MBG tetap berjalan baik tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.

Kendati begitu, mencuatnya berbagai sorotan tersebut tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena biar bagaimanapun ia memberikan pesan penting bagi pemerintah bahwa program dengan skala sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang juga berskala nasional. 

Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah persoalan terjadi. Ia harus dibangun sebagai sistem pencegahan yang mampu membaca potensi masalah sejak awal.

Justru dalam sorotan itulah BGN selaku badan yang menaungi program ini membutuhkan instrumen monitoring kualitas yang dapat menjadi mata dan telinga bagi pengawasan berbasis data. 

Instrumen tersebut bukan untuk mentake over kewenangan pengawasan resmi negara, melainkan membantu menghadirkan informasi yang lebih cepat, terstruktur, dan mudah dibaca oleh pengambil kebijakan maupun publik. 

Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan data, bukan semata berdasarkan viralitas sebuah informasi.

MBG dan Investasi Jangka Panjang

Terlepas dari berbagai permasalahan yang muncul di balik implementasi MBG, satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa program ini termasuk kebijakan yang mempunyai visi jangka panjang.

Tidak dipungkiri bahwa program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo yang ditempatkan dalam visi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. 

Demikian, MBG sejatinya tidak dipersempit sekadar urusan berapa besar anggaran yang dikeluarkan negara setiap tahun. 

Sebaliknya, ia harus dilihat sebagai sejauh mana investasi tersebut menghasilkan perubahan nyata pada kualitas manusia Indonesia.

Semua pasti setuju bahwa makanan bergizi bagi anak termasuk bagian vital dari pembangunan modal manusia (human capital). 

Karenanya, pemenuhan gizi berhubungan dengan pertumbuhan, kesehatan, kemampuan belajar, dan dalam perspektif yang lebih panjang, kualitas produktivitas generasi mendatang. 

Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, MBG dalam praktiknya memiliki dimensi ekonomi yang begitu nyata karena menciptakan permintaan terhadap bahan pangan, melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha lokal, tenaga kerja, hingga menjangkau mata rantai ekonomi lainnya. 

Dengan desain dan pengawasan yang baik, rasanya tidak ada yang patut dipersoalkan terkait kehadiran program ini. Sebab ia dapat menciptakan ekosistem yang mempertemukan kepentingan gizi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, kritik terhadap MBG yang muncul akhir-akhir ini semestinya tidak diarahkan untuk mempertentangkan program dengan kebutuhan pengawasan. 

Keduanya justru harus dimaknai sebagai dua sisi dari mata uang yang harus berjalan bersama. Semakin besar sebuah program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.

Di satu sisi BGN dapat memperkuatnya melalui sedikitnya dua instrumen digital. Pertama, diperlukan dashboard monitoring isu, yakni sebuah sistem pemantauan informasi berkala untuk menghimpun, mengklasifikasikan, dan memperbarui perkembangan isu mengenai layanan MBG dari berbagai sumber. 

Sistem kerja dashboard ini yaitu memetakan isu berdasarkan wilayah, jenis persoalan, tingkat urgensi, serta status tindak lanjut sehingga pemerintah memiliki sistem peringatan dini.

Kedua, dashboard pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang memuat basis data seluruh dapur MBG di Indonesia. 

Sistem ini dapat memantau antara lain lokasi dapur, kapasitas layanan, penerima manfaat, standar operasional, status pemenuhan standar, distribusi, keluhan masyarakat, hingga tindak lanjut atas temuan. 

Dengan demikian, pengawasan tidak lagi semata bersifat administratif, tetapi dapat berkembang menjadi monitoring kualitas berbasis data dan wilayah.

Pada akhirnya, MBG merupakan program yang terlalu penting untuk dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang ketat, melainkan juga terlalu strategis untuk dinilai hanya sebatas persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaannya. 

Melalui transparansi, data yang terbuka bagi publik, monitoring yang konsisten secara berkala, dan respons cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di masyarakat, akan menjadikan MBG dapat terus tumbuh dan membawa manfaat besar bagi generasi penerus bangsa yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)